Download Buku Epistemologi Pemerintahan pdf

 

Judul Buku: Epistemologi Pemerintahan: Paradigma Manajemen, Birokrasi dan Kebijakan Publik

Penulis: Dr. Abd. Halil Hi.Ibrahim, M.Si

Penerbit: Gramasurya

Tahun: 2020

Jumlah Halaman: 378

Satu lagi karya civitas akademika UMMU lahir dari pergulatan dialektika Ilmu Pemerintahan yang tumbuh dalam tradisi Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebagai perpanjangan disiplin Ilmu Politik, filosofis kekuasaan idealnya dikelola oleh sebuah lembaga yang berfungsi sebagai pengelola dan pengatur kekuasaan. Sejak itu, terbentuklah makna dan filosofis Ilmu Pemerintahan secara definitif, material dan formal. Perkembangan selanjutnya, Ilmu Pemerintahan dirumuskan landasan ontologisnya dalam bentuk teoritik konseptual. 

Penulis buku ini mencoba menggambarkan proses terbentuknya pemerintahan awal dengan menyodorkan perbandingan ontologi, epistemology dan aksiologi Ilmu pemerintahan. Ontologi membahas “apa” (what) yang disebut dengan Ilmu Pemerintahan; epistemology membahas “bagaimana” (how) bekerjanya Suatu Pemerintahan; dan aksiologi membahas “mengapa” (why) dibutuhkan suatu aktivitas pemerintahan itu dibutuhkan dan diwujudkan. Sejauhmana Ilmu Pemerintahan dapat merumuskan hakikat filosofis tentang pengelolaan kekuasaan dalam struktur masalah yang ditimbulkannya. Selain itu, wajah epistemologinya Ilmu Pemerintahan menawarkan suatu metode yang baik dalam menerapkan pemerintahan yang baik. Sedangkan metode tersebut bersumber dari akar masalah Pemerintahan lalu diaplikasikan dalam metode atau cara, pola, dan tipe. Kemudian diaplikasikan dalam bentuk strategi aksiologinya dan perwujudannya secara praksis-empiris.

Sebagai bentuk disiplin baru, Ilmu pemerintahan perlu diatur dalam regulasi yang mengikat ketentuan perundang-undangan. Relasi sistem antara postulat Pemerintahan sebagai sistem yang terlembagakan membutuhkan legitimasi politik yang dilahirkan melalui kebutuhan untuk mengatasi masalah pelayanan publik. Sebagai contoh, dilahirkannya UU No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ternyata harus ditunjang oleh UU Pemerintahan Daerah No. 23 tahun 2014 dalam mengatur kewenangan antara lembaga pusat dan daerah secara terpadu dalam system merit birokrasi yang transparan dan akuntabel. Kedua ketentuan ini bermaksud untuk mendorong terwujudnya Independensi dan Netralitas, Kompetensi, Kinerja/ Produktivitas Kerja, Integritas, Kesejahteraan, Kualitas Pelayanan Publik, Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Sipil Negara di daerah. UU ASN memuat beberapa tujuan bertujuan seperti menciptakan birokrasi yang bersih, berkompetensi, bersih dari KKN dan politisasi, tugas dan tanggungjawab yang diemban dalam melayani masyarakat dan dunia usaha atau investasi. Sistem Birokrasi yang baik ditandai oleh organisasi manajemen ASN yang mewujudkan seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif. Fakta menunjukkan bahwa masih banyak kepala daerah yang berlaku tidak adil dalam mempromosikan secara jujur dan adil. Selain itu rendahnya tunjangan ASN masih belum berbanding lurus dengan surplus daerah maupun beban kinerja yang diemban ASN dalam pelayanan publik selama ini.

Bahkan rendahnya jaminan pendapatan ASN akan berpengaruh terhadap penerapan reward and punishment berbasis kinerja. Tinggi rendahnya kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan merit system dalam reward and punishment. Hal ini akan mengukur integritas ASN dalam berperilaku sebagai pelayan kepentingan publik. Semua cara itu hanya bisa dicapai jika manajemen SDM yang efektif dan efisien telah dilakukan sebagaimana diatur dalam UU ASN. Keberadaan ASN bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan kinerja dalam akselerasi pembangunan Nasional. Namun sebagai salah satu komponen pemerintahan, secara faktual dapat dipastikan bahwa negara membutuhkan ASN dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Secara ringkas, buku ini sebenarnya menekankan fungsi-fungsi pemerintahan yang mengelola pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) dan pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Apakah semua ini telah diterapkan dengan benar? Pertanyaan ini membutuhkan evaluasi mendalam.

Disadari bahwa tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu belum sepenuhnya direalisasikan karena masih rendahnya profesi dan Manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Beberapa masalah mengenai praktek rekrutmen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja seringkali masih jauh dari track record (rekam jejak) calon dalam rekrutmen. Demikian pula dalam pengangkatan, penempatan, dan promosi masih jauh dari transparansi dan kompetitif karena hanya sekedar formalitas belaka. Buku ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa topik ringkas yaitu Studi pemerintahan, Birokrasi, Kebijakan Publik, Aparatur Sipil Negara. Sebagai buku standar di kalangan Mahasiswa, Dosen, Praktisi, ASN maupun para Pejabat diharapkan dapat memiliki buku ini sebagai salah satu referensi pendukung dalam berbagai kebijakan dan studi pemerintahan yang digeluti selama ini. Tentu saja tidak ada yang sempurna dalam isi buku. Jika ditemukan ada kelemahan isi buku ini, hal itu tidak mengurangi niat baik penulis yang telah bersusah payah menulis dan berbagi gagasan dengan pembaca.

Di tengah dinamika dan tuntutan pengelolaan Pemerintahan, hadirnya Buku ini di hadapan pembaca dapat menjadi resep terbaik dalam menuntaskan berbagai masalah yang ditimbulkan dalam kinerja pelayanan birokrasi pemerintahan. Semoga diterbitkannya buku ini menjadi pemicu bagi lahirnya karya-karya lainnya yang semakin berkualitas dan berbobot. 

Download ebook Epistemologi Pemerintahan pdf via Google Drive:

DOWNLOAD